Tim Smart City Kabupaten Kutai Kartanegara menjalani Evaluasi Smart City Tahap 1 yang digelar secara hybrid. Secara luring kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Shangri-La Kota Surabaya dengan dihadiri unsur dari Bappeda Kukar yakni Plt, Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna dan Kepala Bidang P3D Saiful Bahri. Dari Badan Riset Daerah (Brida) diwakili Kabid Inovasi dan Teknologi Murdiyanto, serta dari Diskominfo diwakili oleh Pranata Komputer Ahli Muda Fedlandy Yulian. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa siang, 13 Juni 2023.
Secara daring kegiatan tersebut diikuti Sekretaris Daerah Sunggono, Kepala Diskominfo Dafip Haryanto, serta Kepala dan pejabat OPD se-Kukar yang terlibat dalam 6 pilar Smart City. Pilar Smart City Governance diikuti 10 OPD, Smart Branding 3 OPD, Smart Economy 8 OPD, Smart Living 10 OPD, dan Smart Society 7 OPD, serta Smart Environment 4 OPD.
Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1225/Bidang-TIK-Diskominfo-Kukar-Studi-Tiru-ke-Diskominfisanditik-Kabupaten-Sumedang
Bertindak sebagai Asessor dalam kegiatan evaluasi smart city tahap 1 tersebut Andrari Grahitandaru dari unsur BRIN, Ashwin Sasongko dari unsur Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS),serta Kristoko Dwi Hartomo dari Universitas Kristen Satya Wacana – Salatiga mewakili unsur akademisi.
Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1224/Wisuda-KB-TK-Aisyiyah-Bustanul-Athfal-Tenggarong
Dalam event tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Sunggono menyampaikan paparan terkait progres implementasi Smart City. Disampaikannya program-program Quick Wins untuk 6 dimensi smart city. Selanjutnya proses evaluasi dilakukan dengan tanya jawab dan menampilkan bukti dan dokumentasi pelaksanaan Smart City di Kukar.
Hasil dari kegiatan evaluasi smart city tahap 1 untuk Kabupaten Kutai Kartanega berupa rekomendasi dari para asessor. Andrari Grahitandaru merekomendasikan untuk dimensi Smart Governance untuk berfokus pada SPBE dan Satu Data (integrasi aplikasi). Sedangkan untuk Smart Branding berfokus pada MPP Digital.
Disampaikan juga tentang pentingnya partisipasi masyarakat berikut dokumentasi partisipasi masyarakat terhadap program smart city. Disarankan untuk penganggaran pelaksanaan program Smart City tidak hanya bersumber dari APBD, tapi juga dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Untuk dana yang bersumber dari TJSP perlu dilakukan dokumentasi sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sedangkan untuk pelaksanaan Masterplan Smart City direkomendasikan oleh Andrari Grahitandaru agar berfokus pada pertama, inovasi yang terukur dan berdampak pada masyarakat. Kedua, membangun kolaborasi antar OPD dan stakeholder dan membentuk Forum Smart City. Ketiga, pendanaan yang bersumber pada APBD dan TJSP.
Asessor Kristoko Dwi Hartomo menyampaikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang dilakukan Tim Smart City Kabupaten Kutai Kartanegara. Disampaikan kritikan terkait
Forum Smart City yang belum maksimal berikut tindak lanjutnya. Untuk pilar Smart Environtment disampaikan bagaimana gerakan sadar lingkungan dapat mengatasi isu pengolahan sampah. Sedangkan untuk Smart Society perlu dilakukan pengukuran dampak dari leading sektor dengan tujuan untuk mengukur pelaksanaan program.
Sedangkan Asessor Ashwin Sasongko menyampaikan rekomendasi terhadap implementasi
Smart Living yakni pentingnya gambaran dan dokumentasi dari jaringan intra yang dikelola.
Untuk Smart Economym disampaikan kritik bahwa support ekonomi terbesar dari sektor pertambangan, tetapi pemanfaatan tambang tidak digambarkan.
Penulis / Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
