Rangkaian kunjungan kerja tim Diskominfo Kutai Kartanegara (Kukar) untuk studi tiru pengelolaan PPID dan TIK di Kota Bandung kembali dilanjutkan dengan mengunjungi Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Diskominfo Provinsi Jawa Barat di kawasan Jalan Taman Sari pada hari Kamis, 15 Juni 2023
Kedatangan Tim Diskominfo Kukar yang dipimpin Pranata Humas Ahli Muda Sub Koordinator Layanan Informasi Publik Syamsul, diterima Tim Diskominfo Jawa Barat yang diwakili Pranata Komputer Ahli Muda Deni Hendriawan didampingi Pranata Humas Ahli Muda Nur Aeni beserta staf pengelola PPID Jawa Barat.
Turut serta dalam studi tiru tersebut Pranata Humas Ahli Muda Zainul Effendi Joesoef dan Hartono Kusbandi, Analis Infrastruktur Bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Adi Listiono, beserta sejumlah staf pendamping lainnya dari Bidang PLIP dan TIK Diskominfo Kukar.
Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1220/Kelurahan-Melayu-Gelar-Rakor-Dampak-Pelebaran-Jalan-Ahmad-Yani-Tenggarong
Syamsul mengatakan bahwa kunjungan studi tiru tersebut untuk mengetahui sekaligus mempelajari pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) serta implementasi kegiatan TIK yang dilakukan Diskominfo Jawa Barat, khususnya dalam rangka penuntasan desa blankspot.
Menanggapi hal tersebut, Deni Hendriawan yang juga Sub Koordinator Layanan Infrastruktur Bidang E-Government ini mengatakan, Pemprov Jawa Barat masih berupaya untuk menuntaskan permasalahan desa blankspot di provinsi tersebut. "Ada ratusan desa di Jawa Barat yang masih belum terhubung jaringan telekomunikasi. Kami masih berupaya mengatasi permasalahan tersebut lewat program Desa Digital," ungkapnya.
Sementara terkait pengelolaan PPID, Pranata Humas Ahli Muda Nur Aeni menjelaskan jika PPID Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti memberikan pelayanan informasi publik, monitoring dan evaluasi terhadap PPID Pelaksana di tingkat OPD, menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik, melaksanakan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan, hingga fasilitasi sengketa informasi.
Dari kerja keras dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, lanjutnya, Pemprov Jawa Barat meraih predikat informatif atau Terbaik II untuk kategori Pemerintah Provinsi pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat.
Penulis : M. Agri Winata (Pengolah Data)
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
