BPJS Cabang Samarinda menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama. Pertemuan tersebut membahas tentang Optimalisasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pertemuan yang dipimpin Asisten 3 Sekretariat Daerah Kukar Totok Heru Subroto bersama Kepala BPJS Samarinda Yerri Gerson Rumawa tersebut berlangsung di Ruang Maharaja Sultan (Ruang Eksekutif) Kantor Bupati Kukar di Jalan Wolter Monginsidi Kawasan Timbau Tenggarong pada Selasa 16 Mei 2023. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kukar diantaranya Dinkes, Dinsos, Distransnaker, Disdukcapil, DPMD, Diskominfo, BPKAD, Bappeda, dan dari BPJS Kukar.
Dalam pertemuan tersebut Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar Totok Heru Subroto menyampaikan tentang pentingnya pemanfaatan big data dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. “Big data dalam Program JKN berperan sangat penting untuk mendukung pembangunan kesehatan di daerah. Data yang dimiliki BPJS Kesehatan merupakan big data yang menjadi poin krusial dalam penyelenggaraan Program JKN yang harus sinkron dengan data yang ada di daerah. Data tersebut sangat penting untuk membangun ekosistem kesehatan yang baik. Kita mendorong BPJS Kesehatan untuk menciptakan tata kelola data yang baik sehingga pemanfaatan data BPJS Kesehatan dapat digunakan dengan baik oleh seluruh stakeholder Program JKN” ujarnya.
Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1159/Satpol-PP-Kukar-Gencar--Sosialisasi-Perda-13-2017-Tentang-Pengelolaan-Penangkapan-Ikan
Asisten 3 Kukar menyampaikan, keterbukaan pemanfaatan data yang dimiliki BPJS Kesehatan akan membuka akses bagi masyarakat untuk dapat memantau data terkait pengelolaan Program JKN melalui Dashboard JKN. “Data berupa capaian cakupan kepesertaan, profil kepesertaan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama, serta pemanfaatan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah akan berguna bagi publik,” tuturnya.
Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1158/RSUD-AM-Parikesit-Raih-PPKM-Award,-Performa-Terbaik-Regional-Kalimantan
Totok Heru Subroto menegaskan bahwa istilah BPJS Kesehatan untuk mencakup seluruh masyarakat strata masyarakat Indonesia baik kaya maupun miskin. Disampaikannya bahwa
kesehatan adalah hak dan investasi yang menjadi hak seluruh warganegara. “Dengan demikian diperlukan sistem yang mengatur pelaksanaan upaya pemenuhan hak warga untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin,” ungkapnya.
Pemkab Kukar sejak awal mendukung pelaksanaan Program BPJS Kesehatan sebagai bagian dari implementasi Program Kukar Idaman Pemkab Kukar untuk mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia.
Penulis : Heryanto (Pengolah Data)
Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)
