Asdep Bidang Koordinasi Kominfotur Kemenko Polhukam RI : “Daerah Sekitar IKN Baru Tidak Boleh Tertinggal dalam Telekomunikasi”

17 Mar 2023

Diskominfo

Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Kunjungan kerja tersebut berlangsung Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar di Kawasan Timbau pada hari Rabu, 15 Maret 2023.

Tim Kemenko Polhukam RI dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Marsma TNI Budi Eko Pratomo yang didampingi Kabid Informatika Kolonel Inf. Susilo, Kabid Telekomunikasi Kolonel Atep Putu Anta, Arsiparis Ahli Muda Besse Farida, Analis Sumber Daya Iptek Eky Adhi Putra, Pengelola Program dan Kegiatan Rifqa Syahidah, serta Anggota Satgas Pelindungan Data Aditia Herlambang, dan unsur jajaran Kemenko Polhukam RI.

Kunjungan Kerja Tim Kemenko Polhukam RI diterima oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Totok Heru Subroto yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dafip Haryanto, Kepala Dinas PU Wishnu Wardana, Kepala Dinas Perkim Maman Setiawan, Pimpinan PLN, pimpinan provider telekomunikasi dari Indosat, XL, dan Telkomsel, serta dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Asisten 3 Sekretariat Daerah yang membacakan sambutan Bupati Kukar menyampaikan kondisi jaringan dan upaya Pemkab Kukar dalam mendukung percepatan mengatasi blankspot area di wilayah Kabupaten Kukar sebagai penyangga IKN baru. Asisten 3 menjelaskan data eksisting tahun 2019 di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 23 desa yang masih mengalami blankspot. Dari 23 desa tersebut, 13 desa menjadi target Pemkab Kukar. Untuk itu Diskominfo Kukar membangun tower repater/ penguat sinyal melalui program Dedikasi Bupati Kukar.

Sedangkan 10 desa masuk dalam target program Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Direktorat Telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui program pembangunan infrastruktur dan layanan seluler teknologi 4G desa blankspot non 3T.

Dijelaskannya bahwa pada tahun 2023 masih tersisa 12 desa. “Sebanyak 4 desa akan dibangunkan tower repeater/penguat sinyal oleh Diskominfo, sedangkan 8 desa lainnya masih menjadi tanggungjawab Kemenkominfo RI,” jelas Asisten 3.

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam RI Marsma TNI Budi Eko Pratomo memastikan hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Deputi dan Menko Polhukam RI. “Dipastikannya bahwa setiap daerah yang berdampingan dengan IKN tidak boleh tertinggal dalam bidang telekomunikasi. Kita lihat akar masalahnya di mana, apakah di pembangunan infrastruktur atau providernya. Akan dicari formulasi untuk menangani masalah. Pemerintah Pusat hanya merespon dan mentrigger apa yang dibutuhkan daerah," jelas Marsma TNI Budi Eko Pratomo.

Penulis : Heryanto

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Prahum Ahli Muda)