Kutai Kartanegara - www.kukarkab.go.id

Kadis Kominfo : “Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Data dan Informasi Perlu Ditopang Data Berkualitas”

07 Jun 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Dafip Haryanto membuka pelatihan Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2023. Pelatihan yang berlangsung selama 4 hari mulai hari ini Rabu 7 hingga 10 Juni 2023 tersebut berlangsung di Hotel Harris Kota Samarinda. Pelatihan tersebut diikuti seluruh bidang Kominfo, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Kesehatan Kukar.

Pelatihan tersebut merupakan hasil sinergi Bidang Statistik Kominfo Kukar, BPS Kabupaten Kukar, dan BPS Provinsi Kaltim. Kegiatan tersebut dibagi dalam 2 tahap. Tanggal 7-8 Juni 2023 merupakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Sedangkan 9-10 Juni 2023 merupakan review rekomendasi kegiatan statistik sektoral.

Dalam pembukaan kegiatan tersebut Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto didampingi Kepala BPS Kukar Nur Wahid, Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi Kaltim Khairil Anwar. Dalam sambutannya Kadis Kominfo menyampaikan tentang pentingnya ketersediaan data yang akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. “Penyelenggaraan pemerintah berbasis data dan informasi statistik dalam program-program pembangunan nasional dan daerah perlu ditopang oleh data yang berkualitas,” ujarnya.

Disampaikannya bahwa membangun data berkualitas harus dilakukan secara kolektif seluruh perangkat daerah. “Untuk itu sungguh penting mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang didukung data akurat, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya data tersebut diproses dalam pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Disampaikannya bahwa salah satu indikator tercapainya sasaran reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah digunakanya data dan informasi statistik dalam perencanaan, pemantuauan dan evaluasi pembangunan. ”Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral bertujuan untuk mengukur capaian implementasi satu data Indonesia dan penyelenggaran kegiatan statistik sektoral. Metodenya dengan cara mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang dipresentasikan dalam bentuk nilai indeks pembangunan statistik,” jabarnya.

Kadis Kominfo Kukar menekankan tentang pentingnya kerjasama antara tim internal Kominfo Kukar, BPS Provinsi Kaltim, dan BPS Kabupaten Kukar agar evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dapat berjalan lancar. “Data yang berkualitas sangat dibutuhkan pemerintah dalam mengambil keputusan. Bagi masyarakat dan pelaku usaha berguna untuk menentukan langkah kedepannya,” ujarnya.

Kadis Kominfo menilai kegiatan evaluasi sangat diperlukan untuk mengukur kegiatan yang telah dilakukan, poin yang harus diperbaiki, dan langkah dan tindak lanjut yang akan dilakukan. “Kegiatan ini merupakan upaya Diskominfo Kukar sebagai produsen,” tuturnya.

Penulis : Heryanto (Pengolah Data)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

PENGUMUMAN PDAM Kuras WTP IPA 2 Bukit Biru Tenggarong, Warga Dihimbau Tampung Air

06 Jun 2023

Perusahaan Air Minum Tirta Mahakam Cabang Tenggarong menyampaikan pengumuman akan melakukan pengurasan Water Treatment Plant Kapasitas 80 Liter perdetik yang berada di kawasan Bukit Biru Tenggarong. Pihak manajemen PDAM menyampaikan bahwa waktu pelaksanaan pengurasan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Juni 2023 mulai pukul 20.00 wita hingga selesai dengan estimasi penyelesaian pekerjaan selama 1 hari.

Berkaitan dengan hal tersebut pihak manajemen PDAM Cabang Tenggarong menghimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan antisipasi dengan melakukan penampungan air. Disampaikan bahwa wilayah terdampak adalah kawasan Jalan Pesut, Gunung Menyapa, Gunung Sentul, Gunung Jati, Gunung Muria, Jahab, Bukit Biru, Karetan, Gunung Petung, IKIP Mekarsari, Arwana, dan sekitarnya.

Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitaas air baku (influent) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk di konsumsi.

Terkait adanya gangguan layanan tersebut, pihak manajemen PDAM Tirta Mahakam Cabang Tenggarong menyampaikan permintaan maaf.

Penulis / Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Bappeda Pemprov Kaltim Gelar Forum Data Tematik Kemiskinan Tahun 2023

06 Jun 2023

Bappeda Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Kegiatan Forum Data Tematik Kemiskinan Tahun 2023. Kegiatan dengan tema Integrasi Regsosek Dalam KerangkaMendukung Kebijakan Satu Data Untuk Mendukung Agenda Strategis Pengentasan Kemiskinan Kalimantan Timur tersebut digelar di Grand Mahakam Ballrom, Swiss-Bellhotel Kawasan Klandasan Ilir Kota Balikpapan pada hari ini Selasa, 6 Juni 2023.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni. Hadir dalam event tersebut Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, unsur BPS, Bappeda dan Dinas Kominfo Kab/Kota se Kalimantan Timur, serta stakeholders lainnya. Dalam sambutannya Sri Wahyuni menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan konsolidasi data untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur.

Dijabarkannya bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data lndonesia dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia.

Penulis / Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kabid PKAPD BKPSDM Kukar Ajukan Gagasan Aksi Perubahan SINTAKU 2.0

04 Jun 2023

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara Rokip mengajukan gagasan aksi perubahan dalam Diklatpim Administrator tahun 2023. Gagasan yang diajukan adalah Sistem Informasi Manajemen Talenta Kutai Kartanegara (SINTAKU) 2.0.

Rokip menjelaskan gagasan tersebut berawal dari dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021–2026 yang merumuskan 6 permasalahan pokok yang menjadi tantangan daerah dalam mewujudkan visi & misi Program Kukar Idaman. Permasalahan itu adalah belum optimalnya perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik, pembangunan kualitas sumber daya manusia, Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat, belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah, dan tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Menurutnya esensi dari 6 permasalahan strategis tersebut adalah belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. "Dengan mengatasi isu strategis pertama, maka 5 permasalahan strategis lainnya dapat diatasi dengan baik. Akar masalah dari 6 isu strategis pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara salah satunya adalah masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas. Jika dikaitkan dengan sistem merit, maka pernyataan ini menjadi target permasalahan yang harus segera ditangani," ujarnya.

Rokip menyampaikan bahwa nilai sistem merit masih buruk, nilai talent pool pada Sub Aspek Pengembangan Karier masih NOL serta belum tersedia data talent/kader di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari situasi tersebut maka Rokip mengajukan gagasan Inovasi pembangunan Sistem Informasi Manajemen Talenta Kutai Kartanegara yang (SINTAKU). Dijelaskan nya bahwa SINTAKU adalah suatu sistem pengelolaan ASN terpadu yang dirancang untuk mencari, memilih, mengembangkan, mengelola, mempertahankan, dan menghargai pegawai terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang unggul (talenta), dalam rangka mempersiapkan kader pemimpin masa depan.

Rokip menjelaskan dengan dibangunnya SINTAKU diharapkan dapat mewujudkan sistem merit Kabupaten

Kutai Kartanegara dengan nilai minimal baik dan tersedianya data talenta/kader-kader terbaik di

Kabupaten Kutai Kartanegara. Diharapkannya nantinya inovasi SINTAKU dapat terintegrasi dengan data simpeg, kinerja dan disiplin ASN Kukar.

Rokip menjelaskan bahwa manfaat internal dari SINTAKU adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,

terciptanya SDM Aparatur yang profesional yang mampu memiliki daya saing tinggi, mengurangi kelangkaan kader pemimpin, mempersiapkan pemimpin dengan baik, dan memberikan informasi kepada pimpinan dalam melakukan promosi, mutasi dan rotasi PNS.

Sedangkan manfaat eksternal adalah terwujudnya manajemen karier PNS yang jelas dan terukur, meningkatkan layanan kepegawaian kepada ASN, dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penulis / Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Wabup Kukar Serahkan 140 Ton Bibit Rumput Laut di Kecamatan Samboja

03 Jun 2023

Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin beberapa waktu lalu menyerahkan bantuan 140 ton bibit rumput laut kepada pembudi daya rumput laut di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Samboja.

Menurut Rendi, hasil budi daya rumput laut sangat menjanjikan dan sudah banyak dirasakan oleh masyarakar pesisir Kukar, bahkan, sekarang banyak nelayan tangkap laut yang justru beralih ke budi daya rumput laut karena hasilnya lebih besar.

Melihat potensi tersebut, Pemkab Kukar hadir dengan memberikan bantuan melalui program dedikasi Kukar Idaman, dalam program tersebut terdapat program bantuan 25 ribu nelayan produktif yang dijalankan Pemkab Kukar hingga 2024 mendatang.

Adapun program 25 ribu nelayan produktif ini menyasar seluruh nelayan di Kukar, baik nelayan tangkap sungai, nelayan tangkap laut, kemudian, nelayan tambak, pembudi daya ikan tawar, maupun pembudi daya keramba yang berada di aliran atau jalur sungai mahakam.

“Bantuan terhadap sektor perikanan ini memang menjadi konsen Pemkab Kukar. Pertanian dalam arti luas ini akan menjadi penopang perekonomian baru,” kata Rendi.

Sejalan dengan komitmennya, Pemkab Kukar juga telah menganggarkan bantuan terhadap nelayan senilai Rp219 Miliar pada 2023, alokasi anggaran ini akan dibelanjakan untuk merealisasikan bantuan berupa mesin kapal, body kapal, bibit rumput laut, bibit udang windu, alat tangkap nelayan, pullbox, perlengkapan keramba dan lainnya. “Yang jelas pada tahun ini ada 9.500 nelayan di Kukar yang mendapat bantuan,” ujarnya.

Ketua Kelompok Pembudidaya Putra Harapan Baru, Samsul Bahri bersyukur atas bantuan yang diberikan Wabup Rendi, bantuan ini dapat meningkatkan perekonomian para pembudi daya rumput laut di Kecamatan Samboja.

“Saya harap bantuan ini bisa terus diolah secara berkelanjutan. Untuk hasil panen rumput laut sudah kami rasakan dan hasilnya bisa untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari,” tandasnya.

Penulis : Masmun Jaya (Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar)

Pemkab Kukar Serahkan Dana Hibah Renovasi Gedung Bawaslu

03 Jun 2023

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah menyerahkan Rp 4,5 miliar dana hibah untuk renovasi gedung kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar. Menurut Edi, bangunan berukuran 916 meter persegi dengan luas 590 meter persegi itu memiliki cerita tersendiri. Sebab pertama kali digunakan sebagai tempat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

“Karena ada histrorinya sehingga Pemkab Kukar menghibahkan bagunan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum saat itu,” kata Edi.

Ia mempersilahkan Bawaslu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk mengemas soal renovasi, baik dalam bentuk uang tunai atau bangunan. Tapi, Edi menyarakan hibah renovasi dalam bentuk uang untuk mempercepat proses pengerjaan, jika berbentuk fisik justru memerlukan proses yang panjang.

“Silahkan didiskusikan mana yang terbaik sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga keberadaan gedung ini memberikan kenyamanan Bawaslu,” pungkas Edi. Ketua Bawaslu Kukar, Rahman sangat mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kukar tersebut.

“Kami mengucapkan terima masih kepada Pemkab Kukar atas hibah anggaran renovasi ke Bawaslu,” ujar Rahman. Menurutnya, dengan adanya kantor baru maka menambah semangat Bawaslu Kukar dalam mengawal proses Pemilihan Umum agar berjalan lancar dan damai.

Penulis : Masmun Jaya (Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar)

Penghargaan Paralegal Justice Award dari Kemenkumham Untuk Kades Kresik dan Ritan

03 Jun 2023

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan kategori Paralegal Justice Award (PJA) tahun 2023 kepada dua Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Dua penghargaan ini diberikan kepada Jumadi selaku Kades Kresik, Kecamatan Marangkayu dan Ardy Maroni sebagai Kades Ritan, Kecamatan Tabang.

“Kebetulan dapat penghargaan kategori utama PJA dari empat kategori yang ada. Diserahkan piala, piagam, jubah, diberi gelar untuk kades dan desanya,” kata Jumadi, Sabtu 3 Juni 2023.

Penghargaan ini diperoleh Desa Kresik dan Desa Ritan usai menyisihkan 150 desa lainnya se-Indonesia, kategori PJA ini diberikan kepada peserta yang mendapatkan Non Litigatiom Peacemaker dan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita.

Untuk meraih penghargaan ini, umadi menyebut ada beberapa terobosan yang perlu dilakukan sebagai penilaian juri untuk memperoleh PJA, namun pada dasarnya penghargaan PJA diberikan Kemenkumham RI khusus kepada kades karena mampu menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungan desanya.

“Tidak ada konflik horizontal hingga masuk ke pengadilan. Hal seperti itu tidak ada di desa kami, semua mampu ditangani. Di desa kita ciptakan iklim investasi jadi desa wisata, berupaya menghidupkan perekonomian dari sektor pariwisata,” jelasnya.

Penghargaan PJA 2023 ini menjadi yang pertama kali diselenggarakan Kemenkumham RI dan dua kades beserta desa di Kukar langsung berhasil lolos menyabet gelar kategori utama.

Perolehan penghargaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kades dan warga desanya, tak terkecuali Kukar. “Ini jadi motivasi tersendiri bagi desa dan pengakuan dari pimpinan kita, jadi semakin semangat membangun desa,” demikian Jumadi.

Penulis : Masmun Jaya (Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar)

Ikuti Lomba Duta Pelajar Sadar Hukum, SMAN 1 Tenggarong Kunjungi Diskominfo Kukar

01 Jun 2023

Pelajar SMAN 1 Tenggarong akan mengikuti lomba Duta Pelajar Sadar Hukum yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Tinggi Samarinda.

Tim SMAN 1 Tenggarong dipimpin pengajar PPKN Sri Sahid dan diikuti 7 orang peserta dari kelas 10 dan 11.

Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar Zainul Effendi Joesoef dan Pengolah Data M. Agri Winata menyampaikan materi terkait literasi media dalam praktek sosial dan hubungannya dengan regulasi dan sanksi hukum. Tim Diskominfo Kukar menyampaikan materi tentang bubble filter, echo chamber, dan beserta akibatnya yakni cyber ghetto terkait isian data saat melakukan pencarian pada search engine ataupun pada saat mengisi form saat akan melakukan aktivasi aplikasi.

Tim Diskominfo Kukar juga menyampaikan tentang pentingnya rasionalitas, kuatnya nilai sosial dan nilai agama seperti empati, simpati, dan altruisme, juga pengetahuan dan kesadaran hukum dalam penggunaan media berbasis internet. Dijelaskan tentang UU Keterbukaan Informasi publik, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi yang menjaga data privasi warga negara.

Baca juga : - https://kukarkab.go.id/v2/berita/1198/Kadis-Kominfo-:-Hasil-Evaluasi-Inspektorat--Untuk-Perbaiki-Pengelolaan-SAKIP-Diskominfo

Disampaikan oleh Tim Diskominfo Kukar tentang pentingnya memahami informasi terutama hoax yang terdiri dari misinformasi dan disinformasi. Juga diingatkan tentang bahaya melakukan share, mengunjungi situs website atau account yang potensial membahayakan secara psikologis, ekonomi, moral, dan politik. Untuk itu diperlukan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan media untuk menghindari resiko negatif dari penggunaan media.

Selain menampilkan paparan, pertemuan juga diisi dengan tanya jawab dan diskusi yang disertai contoh-contoh kejadian aktual agar para siswa dapat lebih mudah memahami realitas dan resiko yang terjadi dalam praktek penggunaan media sosial.

Penulis / Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kadis Kominfo Kukar Dukung Gagasan Aksi Perubahan Manajemen Data Elektronik Terintegrasi

01 Jun 2023

Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto mendukung gagasan aksi perubahan yang diajukan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Ery Hariyono yang bertajuk Manajemen Data Elektronik Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ungkapan tersebut disampaikan pada rapat yang bertujuan untuk membangun komitmen bersama para pejabat dan staf Diskominfo di ruang rapat lantai 3 Kantor Diskominfo Kukar di Kawasan Bukit Biru Tenggarong pada hari Senin, 29 Mei 2023. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Solihin, pejabat dari beberapa OPD, para Kabid, Kasub, dan JFT, serta staf Diskominfo. Gagasan aksi perubahan merupakan bagian dari tugas pelatihan kepemimpinan administrator yang saat ini sedang diikuti Kepala Bidang TIK Ery Hariyono.

Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto memuji gagasan aksi perubahan tersebut sebagai inovasi cemerlang. Menurutnya implementasi gagasan tersebut akan memberikan mamfaat dan kemudahan layanan yang akan dirasakan dan dipergunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kadis Kominfo menyarankan kepada Kabid TIK untuk segera membentuk Tim Efektif untuk merealisasikan gagasan tersebut. “Segera buat rancangan capaian target untuk memandu tim efektif untuk memberikan dukungan administrasi, teknis, dan launching,. Perlu juga dilakukan penajaman gagasan agar dapat berkelanjutan pada program kegiatan di Diskominfo Kukar,” sarannya.

Penggagas aksi perubahan Ery Hariyono saat memaparkan gagasannya menjelaskan bahwa tujuan jangka pendek adalah terbangunnya sistem manajemen data elektronik yang terintegrasi. “Sistem itu diharapkan mampu memberikan layanan data untuk interoperabilitas dan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan baik yang digunakan secara internal maupun eksternal,” jelasnya.

Dijelaskannya tujuan jangka panjang adalah untuk mengintegrasikan semua database dan API dari sistem informasi yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam suatu pengelolaan. “ Dengan terintegrasinya sistem informasi makan akan meningkatkan kualitas pengelolaan data. Ini akan meningkatkan akurasi tindakan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Dengan demikian pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi menjadi lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas pelayanan masyarakat ,” jelasnya.

Penulis : Adi Listiono (Analis Infrastruktur)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

Kadis Kominfo : Hasil Evaluasi Inspektorat Untuk Perbaiki Pengelolaan SAKIP Diskominfo

01 Jun 2023

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan tindak lanjut laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat lantai 3 Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika di Jalan Pahlawan 1 Bukit Biru Tenggarong pada hari Rabu, 31 Mei 2023.

Acara tersebut di hadiri Kepala Dinas Kominfo Kukar Dafip Haryanto, Kabid PKP yang diwakilkan Sub Koordinator layanan Hubungan Media Masmun Jaya, Plt. Kasub Program dan Keuangan Maulida Savitri beserta seluruh stafnya.

Tim Inspektorat menyampaikan bahwa pihaknya terus berkomitmen melakukan perbaikan dalam implementasi SAKIP di seluruh organisasi perangkat darah (OPD) di Kabupaten Kukar.

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 tersebut, Diskominfo Kukar memperoleh ketegori B dengan nilai 79,1. Disampaikan oleh Mukhlis dari Inspektorat bahwa perolehan ini belum maksimal. “Masih ada dokumen yang belum terlampirkan dan diupload dengan baik,” ujarnya.

Tim Inspektorat Kukar berharap Tim Diskominfo menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut sebagai upaya perbaikan dalam perencanaan kinerja dan anggaran tahun berikutnya. Diharapkan Tim Diskominfo memahami faktor yang menjadi fokus pelaksanaan evaluasi internal agar berdampak baik pada peningkatan kinerja dan pelayanan.

Kadis Kominfo Kukar Dafip Haryanto mengatakan, Nilai SAKIP yang ada menjadi catatan bagi Diskominfo dalam upaya perbaikan. “Harus terus dilakukan peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil, birokrasi yang kapabel, efektif, dan efisien dan memberikan pelayanan prima,” ujarnya.

Menurutnya untuk mencapai nilai SAKIP yang baik, perlu strategi mulai dari perencanaan hingga capaian kinerja yang memperhatikan pada kualitas dan pemenuhan pekerjaan. "Setelah penandatanganan perjanjian kinerja dengan Inspektorat, Diskominfo harus cepat menindaklanjuti dengan memperhatikan sasaran dan indikator kinerja yang terukur. Kemudian melakukan pencegahan masalah, serta aktif melaporkan kinerja yang sudah berjalan," papar Kadis Kominfo.

Kadis Kominfo menyampaikan ungkapan penghargaan kepada ASN Diskominfo yang telah bekerja dengan baik dalam memenuhi target capaian nilai SAKIP. “Diperlukan komitmen yang kuat untuk menggenjot nilai dan predikat SAKIP di tahun berikutnya,” tuturnya.

Penulis : Heryanto (Pengolah Data)

Editor : Zainul Effendi Joesoef (Pranata Humas Ahli Muda)

60 Persen Hewan Kurban di Kukar Dari Peternak Lokal Sisanya Dipasok Secara Selektif

01 Jun 2023

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutai Kartanegara, Aji Gazali Rahman mengatakan, 60 persen hewan kurban di Kukar disuplai oleh peternak lokal.

Peternak lokal ini berasal dari sejumlah kecamatan di Kukar, di antaranya Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Kota Bangun.

Selain peternak lokal, 40 persen pasokan hewan kurban juga didatangkan dari luar daerah, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi. Untuk Pulau Jawa, Distanak Kukar hanya mengambil kambing saja, tidak untuk sapinya.

Sebagaimana hasil pantauan kami, sapi dipastikan aman kesehatannya jika dipasok dari NTT dan Sulawesi, karena bebas dari wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) maupun Lumpy Skin Disiase (LSD). NTT juga memiliki kebijakan untuk melarang sapi luar masuk ke daerahnya. Begitu juga dengan hewan kurban yang berasal dari Sulsel.

“Kita periksa sapi-sapi yang dari luar itu kesehatannya. Jika nanti ada gejala PMK, kita tahan sapinya. Jadi nanti setiap ternak pedagang diperiksa dinas,” ungkapnya.

Hewan ternak dari dua provinsi tersebut dipastikan tak terjangkit penyakit karena sudah mendapatkan suntikan vaksin sebanyak tiga kali sebelum dikirimkan ke luar pulau.

Kendati dianggap aman, tetapi Distanak Kukar tetap selektif dan tetap melakukan pemeriksaan terhadap hewan yang dikirim dari dua daerah tersebut, sebagai bentuk kewaspadaan, serta memastikan hewan sehat dan siap untuk dikurbankan.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Kukar memastikan pasokan hewan kurban aman menjelang Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah. Distanak bakal menyiapkan 4.000 ekor hewan kurban, terbagi untuk sapi 2.500 ekor dan kambing 1.500 ekor.

Penulis : Masmun Jaya (Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar)

Pemkab Kukar Evaluasi 14 Objek Penilaian Piala Adipura 2023

01 Jun 2023

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tengah melakukan sejumlah upaya untuk meraih Piala Adipura pada tahun 2023. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kukar sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi hal ini, kini sedang melakukan inventarisir berbagai kekurangan pada objek penilaian yang perlu segera dipenuhi.

Kepala DLHK Kukar, Alfian Noor, menyoroti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bekotok Loa Ipuh sebagai perhatian utama. Langkah-langkah untuk memperbaiki sistem kontrol dan menangani akumulasi sampah juga sedang dilakukan, termasuk penutupan dan pengurukan sampah yang besar setiap 3 bulan.

Selain itu, pemenuhan jembatan timbang di TPA Bekotok juga menjadi poin penting yang telah selesai dievaluasi. “Tahun ini, kami akan segera memperbaiki kolam air limbah. Setelah itu, fokus akan dialihkan ke perbaikan-perbaikan kecil di tempat lain,” ungkap Alfian.

“Insya Allah, jika semua berjalan dengan baik, Piala Adipura tahun 2023 dapat diraih,” lanjut Alfian.

Alfian juga memastikan partisipasi semua bidang di DLHK Kukar dalam upaya ini. Evaluasi dilakukan dan titik-titik penilaian di dalam DLHK Kukar didokumentasikan secara internal. Terdapat 14 titik penilaian yang meliputi komplek perkantoran, sekretariat DPRD Kukar, Ruang Terbuka Hijau di sepanjang Sungai Mahakam, jalan utama dan protokol, sekolah-sekolah, RSUD AM Parikesit Kukar, perumahan, terminal, pelabuhan, pasar, pertokoan, TPA, saluran drainase, dan bank sampah.

Setelah dokumentasi selesai, laporan akan disampaikan langsung kepada Sekretaris Kabupaten untuk dilakukan rapat bersama dan intervensi bersama dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Penulis : Masmun Jaya (Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar)